Ada sebuah observasi menarik yang dibuat oleh Etienne de La Boétie, ahli hukum berkebangsaan Prancis, yang dimuat dalam esai terbitan tahun 1576. Esainya berjudul Discourse on Voluntary Servitude, dan mengandung kutipan di bawah ini.
For the present I should like merely to understand how it happens that so many men, so many villages, so many cities, so many nations, sometimes suffer under a single tyrant who has no other power than the power they give him; who is able to harm them only to the extent to which they have the willingness to bear with him; who could do them absolutely no injury unless they preferred to put up with him rather than contradict him. Surely a striking situation!
(La Boétie, “Discourse On Voluntary Servitude”, terj. Harry Kurtz)
Yang dibicarakan oleh La Boétie adalah berbagai peristiwa dalam sejarah. Pada awalnya terdapat masyarakat yang menunjuk seorang pemimpin, meskipun demikian pemimpin itu ternyata berkhianat — dalam prosesnya menjebloskan rakyat ke dalam tirani.
Satu contoh yang terkenal misalnya Republik Romawi. Selama berabad-abad mereka menganut sistem pemerintahan parlementer. Senat Romawi sendiri cukup mentereng; pemikir besar Cicero dan Cato Minor pernah jadi anggota. Meskipun begitu reputasi tidak menjamin keberhasilan. Konsul pilihan Senat sendiri, Lucius Sulla, membangkang dan membawa pasukan ke dalam kota, berujung pengangkatan dirinya jadi diktator. Pada akhirnya Sulla mengembalikan kekuasaan pada Senat — namun benih kehancuran sudah dimulai.
Beberapa tahun kemudian, Senat mengulangi kesalahan, mengangkat Julius Caesar sebagai Konsul. Caesar — mengikuti pendahulunya — juga melakukan kudeta. Republik Romawi akhirnya benar-benar tamat ketika Augustus Caesar naik tahta. Melalui serangkaian hukum dia menciptakan “sandiwara” pemimpin yang didukung Parlemen. Jadi ironis sebab pada akhirnya Senat Romawi masih ada — namun mereka tak ubahnya “perpanjangan tangan” Augustus.
Contoh lain yang juga disindir oleh La Boétie adalah kelakuan raja-raja Eropa abad pertengahan. Pada awalnya mereka dianggap mewakili Tuhan di Bumi. Akan tetapi, seperti contoh sebelumnya, kepercayaan ini pun diselewengkan. Rakyat dikenakan pajak tinggi dan aturan yang merendahkan kehormatan. Sebagai contoh adalah ius prima noctis, di mana Raja mempunyai hak menghabiskan malam pertama dengan siapapun mempelai yang menikah di wilayahnya.
Melalui dua ilustrasi di atas jadi terlihat sebuah benang merah. Biarpun pada awalnya baik, seiring jalannya waktu kepercayaan dari rakyat disalahgunakan oleh pemimpin. Akhirnya mereka terjebak dalam tirani.
Sejauh itu saja sudah terlihat ironis. Meskipun begitu, yang lebih mengenaskan: diperlakukan begitu pun rakyat cenderung menoleransi. Mengapa sesudah Republik runtuh, Kekaisaran Romawi bisa bertahan lima abad? Mengapa pula monarki-monarki di Eropa bisa eksis? Keheranan itu disuarakan oleh La Boétie:
But O good Lord! What strange phenomenon is this? What name shall we give to it? What is the nature of this misfortune? What vice is it, or, rather, what degradation? To see an endless multitude of people not merely obeying, but driven to servility? Not ruled, but tyrannized over? These wretches have no wealth, no kin, nor wife nor children, not even life itself that they can call their own. . . .
. . . When not a hundred, not a thousand men, but a hundred provinces, a thousand cities, a million men, refuse to assail a single man from whom the kindest treatment received is the infliction of serfdom and slavery, what shall we call that?
(La Boétie, “Discourse On Voluntary Servitude”, terj. Harry Kurtz)
(cetak tebal ditambahkan)
Pertanyaan La Boétie di atas dapat dibilang bersifat timeless. Sungguh aneh bahwa rakyat, biarpun menang jumlah, tidak mau memaksakan diri menentang penindasan. Padahal yang menindas mereka itu — paling banyak — hanyalah segelintir orang. Namun justru pihak yang segelintir dapat bertindak semena-mena.
Lebih lanjut, pertanyaan La Boétie seolah menohok alasan orang mendirikan negara. Negara pada awalnya tercipta karena orang ingin mengatur dan menentukan nasib sendiri. Akan tetapi sesudah negara terbentuk… ternyata pemimpinnya malah menindas rakyat. Jadi lebih aneh sebab rakyatnya seolah memilih tabah.
Meskipun demikian, untuk sementara, kita tinggalkan dulu La Boétie dan pertanyaannya. Sekarang kita akan menengok ke rekan senegara La Boétie yang beda generasi, yaitu Montesquieu.
Prinsip “Check and Balance”
Terlepas dari akar masalahnya, pertanyaan La Boétie menyorot sebuah topik universal. Topik itu adalah penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan. Selalu ada resiko bahwa orang (atau institusi) sebaik apapun akan tergoda mengeksploitasinya. Mengutip sebuah slogan populer: “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely”.
Oleh karena itu, amat penting untuk mencegah kekuasaan itu disalahgunakan. Mengenai hal ini terdapat sebuah mekanisme yang ditawarkan oleh filsuf Prancis Montesquieu.
Sebagian pembaca mungkin ingat, dalam pelajaran di sekolah, Montesquieu merumuskan Trias Politika — tiga elemen dalam pemerintahan berperan saling mengawasi. Penerapannya di Indonesia kira-kira seperti berikut.
Tujuan orang bernegara adalah mengatur dan menentukan nasib sendiri. Seorang pemimpin dapat mengatur nasib negara. Oleh karena itu rakyat harus dapat memilih pemimpinnya. (aspek pemerintahan Eksekutif)
Meskipun demikian, dalam perjalanannya, bisa saja pemimpin yang dipilih itu menjadi lancung. Maka pemerintah harus selalu diawasi — dan dibatasi — oleh badan khusus yang dapat menciptakan hukum. (aspek pemerintahan Legislatif)
Adapun seperangkat hukum itu harus ditegakkan dengan benar. Di sinilah pentingnya keberadaan aparat penegak hukum. (aspek pemerintahan Yudikatif)
Sebagaimana bisa dilihat pembagian di atas cukup jelas. Tujuan Montesquieu sendiri, sebagai penggagasnya, cukup simpel: bagaimana caranya membatasi kekuasaan supaya tidak disalahgunakan.
Tentunya konfigurasi di atas bukan cuma satu-satunya; ada juga versi lain. Meskipun demikian format di atas sangat familiar dengan kita di Indonesia selepas Reformasi.
Di Amerika Serikat Presiden dan Senat dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu di Inggris dan Jerman sistemnya parlementer — di mana Perdana Menteri dan Kanselir ditunjuk oleh wakil rakyat. Kalau ditanya efektivitasnya, sepertinya tiga-tiganya negara maju. Namun masalahnya bukan itu.
Adalah ironis bahwa, dengan upaya pembatasan kekuasaan begitu rupa, ternyata pertanyaan La Boétie menemukan gaungnya di Indonesia sini. Walau memang gaungnya tidak — atau belum? — beresonansi sepenuhnya.
Di saat hak rakyat mengatur dan menentukan nasib sendiri seolah sudah terjamin, ternyata hak itu digerus lewat permainan politik. Lebih lagi sosok pemimpin yang bisa mencegahnya ternyata bersikap mendua, tidak jelas — biarpun sebenarnya dia pemimpin yang kita pilih sendiri.
Kita telah memilih pemimpin yang kita percaya, dan ternyata pemimpin itu… (selanjutnya boleh diisi sendiri)
Quo vadis?
Tentunya, yang terjadi di Indonesia saat ini bukan mutlak berarti semua akan jadi kacau, seperti visi tulisan La Boétie. Saat ini kemungkinan-kemungkinan baik masih ada. Akan tetapi penting bagi kita menggarisbawahi: bahwa trennya mengkhawatirkan, biarpun (mudah-mudahan) masih reversibel.
Pemerintah akan tetap berjalan baik selama prinsip-prinsip Masyarakat Terbuka dipertahankan. Namun menjadi tanda tanya ketika partisipasi masyarakat — yang merupakan salah satu esensinya — justru mengalami pengurangan.
Meskipun demikian, bahasan untuk itu bisa kita kesampingkan untuk saat ini. Tulisannya sudah terlalu panjang, dan saya pikir, ada baiknya kita cukupkan. :P
Namun saya tertarik mengutip Terence MacSwiney, tokoh perjuangan Irlandia semasa dijajah Inggris, yang juga pernah menjadi walikota. MacSwiney menulis:
Let him consider this clear truth: peoples endure; empires perish. Where are now the empires of antiquity? And the empires of to-day have the seed of dissolution in them. . . . The peoples endured; the empires perished; and the nations of the earth of this day will survive in posterity when the empires that now contend for mastery are gathered into the dust, with all dead, bad things.
(Terence J. MacSwiney, “Principles of Freedom”, 1921)
Kerajaan berganti, pemerintahan berganti, namun masyarakat tetap sama. Hukum adat berlalu, hukum kolonial pun; begitu pula penguasa dan presiden berganti — namun masyarakat tetap sama. We have staying power. Ada sebuah esensi yang tak terkalahkan di situ.
Ke mana arahnya bangsa Indonesia sesudah ini, kita tidak tahu. Mudah-mudahan sih tidak buruk. Pun begitu, apapun yang terjadi, sebuah pemerintah hanyalah tampak luar — dia mungkin dapat menutup-nutupi esensi, namun takkan pernah terang dengan sendirinya.
. . . the moon’s an arrant thief,
And her pale fire she snatches from the sun
(Shakespeare, “Timon of Athens”, Act IV scene 3)
——
Pustaka:
La Boétie, Etienne de. (1576). Discourse on Voluntary Servitude (terj. Harry Kurtz). New York: Columbia University Press.
MacSwiney, T.J. (1921). Principles of Freedom. Dublin: Talbot Press.
